Masalah Parkir Jalan Braga: Keluhan Lama hingga Tarif Mahal Rp15 Ribu

Sejarah Panjang Keluhan Parkir di Braga Sejak 1953

Masalah parkir di Jalan Braga bukanlah fenomena baru yang lahir dari hiruk-pikuk wisata modern, melainkan akarnya tertanam dalam sejarah kota yang berusia lebih dari satu abad. Pada 11 April 1953, koran De Prenger Bode menerbitkan surat pembaca dari seorang warga yang frustrasi: parkir liar di kedua sisi jalan menghalangi akses ke toko De Matahari dan memaksa pengendara motor berpindah ke Alun-Alun, menyebabkan kemacetan di depan kantor pos. Pembaca lain bahkan menyarankan sistem satu arah dan larangan parkir untuk menjaga kelancaran lalu lintas, sebuah ide yang terdengar visioner untuk masanya. Saat itu, Bandung masih pulih dari perang kemerdekaan, dengan kendaraan langka tapi sudah menumpuk di pusat pertokoan, mencerminkan pertumbuhan kota yang cepat tanpa infrastruktur memadai. Keluhan ini bukan isapan jempol; arsip sejarah menunjukkan bahwa Braga, yang awalnya dirancang sebagai jalan elite Hindia Belanda untuk butik dan kafe, sudah berubah menjadi koridor ramai yang memerlukan pengaturan ketat.

Lebih dari 70 tahun kemudian, pola serupa berulang dengan intensitas lebih tinggi, di mana kepadatan kendaraan tak lagi hanya soal motor tapi juga mobil wisatawan dari Jakarta atau mancanegara. Pada 1950-an, pemerintah kota sempat melelang pengelolaan parkir ke swasta seperti Tuan Mohamad Ali untuk menertibkan kekacauan, tapi upaya itu gagal karena korupsi dan kurangnya pengawasan. Di era 1970-an hingga 1990-an, saat Braga mulai bergeser dari pusat fesyen ke kawasan seni, parkir liar menjadi sarang premanisme, dengan cerita horor kendaraan rusak jika tak "bayar upeti". Saat ini, dengan jutaan pengunjung tahunan, masalah itu berevolusi menjadi getok tarif yang viral, seperti kasus Rp15.000 untuk mobil yang seharusnya hanya Rp5.000 sesuai aturan resmi. Sejarah ini mengajarkan bahwa Braga bukan hanya soal bangunan kolonial cantik, tapi juga pelajaran tentang bagaimana ketidakmampuan adaptasi infrastruktur bisa merusak warisan kota.

Fenomena Ini Mencerminkan Dinamika Sosial Bandung yang Lebih Luas

Arsip koran seperti Pikiran Rakyat mencatat bahwa pada 1951, jumlah ijazah mengemudi melonjak tapi polisi lalu lintas hanya 125 orang, menciptakan kekosongan pengawasan yang dimanfaatkan oknum. Kini, di 2025, dengan tambahan sepeda listrik dan ojek online, parkir liar tak hanya menyumbat jalan tapi juga mengurangi ruang pejalan kaki, yang justru menjadi daya tarik utama Braga. Tanpa pemahaman sejarah ini, solusi masa kini akan sia-sia, karena masalahnya bukan baru, tapi kronis—sebuah warisan yang menuntut intervensi radikal agar Braga tetap menjadi magnet, bukan jebakan bagi pengunjung.

Insiden Tarif Liar Rp15 Ribu: Ancaman Terhadap Citra Wisata Braga

Akhir November 2025 menjadi titik nadir bagi Jalan Braga ketika video seorang juru parkir liar berinisial AK (44) memaksa wisatawan membayar Rp15.000 untuk parkir mobil di Jalan Naripan viral, memicu sorotan nasional. Korban, seorang keluarga dari Garut, awalnya menawar Rp5.000 sesuai tarif resmi, tapi pelaku menolak dan bahkan mengancam kerusakan kendaraan jika tak patuh—modus klasik yang membuat wisatawan trauma. Polrestabes Bandung langsung bergerak cepat, mengamankan AK untuk pemeriksaan, sementara Kapolsek Sumur Bandung Kompol Andi Agusfian menegaskan bahwa ini bagian dari razia rutin melawan pemalakan di kawasan wisata. Insiden ini tak terisolasi; sejak Mei 2024, setidaknya lima kasus serupa dilaporkan, termasuk getok Rp25.000 di Braga City Walk, yang membuat Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ikut angkat bicara soal pengelolaan sampah dan parkir yang buruk.

Dampaknya langsung terasa di lapangan: pedagang kafe seperti di Braga Permai mengeluhkan penurunan pengunjung hingga 20% pasca-viral, karena wisatawan domestik dan asing mulai ragu datang ke "Paris van Java" yang ternoda citra premanisme. Saat kami mewawancarai Ibu Sari, pemilik toko roti heritage, ia menghela napas panjang: "Mereka datang untuk foto di bangunan tua, tapi pulang dengan cerita buruk soal parkir—itu yang bikin kami rugi." Data Dinas Pariwisata Bandung menunjukkan kunjungan akhir pekan turun 15% dibanding 2024, tepat saat program Braga Beken (Bebas Kendaraan) seharusnya meningkatkan daya tarik. Praktik liar ini bukan hanya soal uang, tapi erosi kepercayaan: wisatawan mancanegara, yang menyumbang 30% pendapatan kawasan, kini lebih memilih Alun-Alun atau Dago yang lebih teratur.

Konsep Car Free Day ala Ridwan Kamil: Harapan yang Belum Sempurna

Era Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung (2013-2018) membawa angin segar bagi Jalan Braga melalui konsep revitalisasi yang terinspirasi Malioboro Yogyakarta dan Khao San Road Bangkok: kawasan pejalan kaki bebas kendaraan untuk menonjolkan heritage sambil mengurangi polusi. Pada 2015, ide Car Free Night (CFN) dan Car Free Day (CFD) di Jalan Asia-Afrika—yang berbatasan Braga—diresmikan atas usul Kapolda Jabar Irjen Pol M Iriawan, dengan Braga sebagai ekstensi alami. Konsep ini berkembang menjadi Braga Beken pada Mei 2024, di mana jalan panjang 650 meter dari Naripan hingga Suniaraja ditutup kendaraan setiap Sabtu pukul 00.00 hingga Minggu 23.59 WIB, dilengkapi panggung hiburan, seniman jalanan, dan pedagang UMKM. Tujuannya mulia: kurangi kemacetan, tingkatkan ruang hijau, dan dorong ekonomi kreatif, dengan 16 titik parkir alternatif seperti basement Alun-Alun atau Bank BJB yang gratis untuk warga lokal.

Meski ambisius, implementasi konsep ini masih dihantui tantangan, terutama saat akhir pekan di mana pengunjung membengkak hingga ribuan orang, membuat trotoar sesak meski bebas mobil. Penjabat Wali Kota Bambang Tirtoyuliono, yang meresmikan Braga Beken, menekankan tata tertib ketat: larangan sepeda motor liar, wajib helm untuk pesepeda, dan pengawasan Satpol PP untuk cegah copet. Namun, pada November 2025, program ini justru bertabrakan dengan parkir liar di pinggiran, di mana oknum memanfaatkan kantong parkir off-street seperti Jalan Cikapundung untuk pungli. Ridwan Kamil sendiri, kini Gubernur Jabar, pernah menyuarakan grand design blue print untuk Braga, termasuk smart parking system dengan e-money, tapi eksekusi pasca-pandemi lambat, menyebabkan sosialisasi minim dan pengawasan lemah.

Upaya Pemkot Bandung dan Solusi Jangka Panjang

Pemerintah Kota Bandung tak tinggal diam menghadapi badai parkir liar di Braga; pada Desember 2025, Plt Kadishub Asep Kuswara mengumumkan razia intensif bersama Polrestabes, dengan target nol toleransi terhadap oknum sejak insiden Rp15.000. Langkah konkret termasuk pemasangan 20 mesin parkir otomatis di titik rawan seperti Jalan Viaduct dan Cikapundung, dengan tarif Rp3.000/jam untuk mobil dan integrasi e-wallet untuk transparansi. Selain itu, program pelatihan ulang 100 juru parkir resmi—dari delapan orang yang bertugas bergilir—diluncurkan untuk serap tenaga liar, termasuk anak jalanan seperti AK, dengan gaji tetap Rp2 juta/bulan. Untuk CFD Braga Beken, 16 lokasi parkir seperti Dinas Bina Marga Jabar di Asia-Afrika disediakan gratis bagi warga dan usahawan lokal, sementara wisatawan diarahkan ke on-street dengan marka jelas.

Solusi jangka panjang lebih ambisius: revitalisasi infrastruktur senilai Rp50 miliar untuk tambah parkir bawah tanah di bawah Alun-Alun dan koneksi shuttle bus gratis dari Stasiun Bandung. Dishub juga rencanakan smart system parking berbasis AI untuk deteksi slot kosong via app, mirip Singapura, yang diproyeksikan kurangi kemacetan 30%. Namun, tantangan utama adalah sosialisasi; survei internal menunjukkan 40% pengunjung tak tahu ciri parkir resmi, sehingga kampanye "Parkir Aman Braga" via medsos dan spanduk ditingkatkan. Bagi warga seperti Maman Sulaeman, juru parkir veteran berusia 57 tahun yang bekerja sejak 2016, inisiatif ini harapan baru: "Kami ingin kerja halal, bukan digebuki razia terus." Pemkot sadar, Braga bukan hanya aset wisata tapi jantung ekonomi kota yang menyumbang Rp200 miliar tahunan—jika dibiarkan, masalah parkir bisa merembet ke kawasan lain seperti Dago.

Di tengah upaya ini, kritik muncul dari komunitas heritage: penataan jangan sampai hilangkan nuansa kolonial Braga, seperti trotoar granit yang ikonik. Kolaborasi dengan Unpad dan ITB sedang dirintis untuk studi urban, termasuk drainase anti-banjir yang pernah merendam kawasan pada 2024. Pada akhirnya, solusi tak hanya teknis tapi juga sosial—membangun Braga sebagai ruang inklusif di mana sejarah, wisata, dan kesejahteraan warga bersatu, memastikan jalan legendaris ini tetap menjadi kebanggaan Bandung, bukan sumber keluhan abadi.