Erfa Pulsa -.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyerukan pemerintah segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berpotensi menekan ekonomi nasional.
Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026), menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berisiko memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan. Dampaknya dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
"Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret," ujar Misbakhun.
Ia menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Gejolak global, menurut dia, kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi.
"Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar," ujar dia.
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Jika harga minyak melonjak signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.
"Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri," ujar Misbakhun.
Komisi XI DPR, lanjut dia, akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Tiga Risiko bagi Ekonomi Nasional
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan tiga tekanan utama terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut mulai dari gangguan pasokan energi hingga perlambatan sektor logistik dan pariwisata.
Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Gangguan pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz dan kawasan Laut Merah menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas pasokan energi global.
“Yang pertama terganggu tentu suplai minyak. Kedua, transportasi dan logistik. Dan ketiga, sektor pariwisata akan sangat terdampak,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Menurut dia, terganggunya pasokan minyak akan berdampak langsung pada kenaikan biaya energi dan aktivitas ekonomi. Ketidakpastian pasokan juga berpotensi meningkatkan tekanan harga di pasar domestik.
Gangguan pada jalur pelayaran internasional turut memengaruhi arus logistik global. Kondisi tersebut berisiko menaikkan biaya pengiriman barang serta memperlambat distribusi perdagangan antarnegara.
Airlangga menambahkan, dampak konflik terhadap perdagangan dan ekspor sangat bergantung pada durasi eskalasi di kawasan tersebut. “Dampaknya sangat tergantung pada berapa lama konflik berlangsung. Karena itu, kita terus memonitor apakah konflik ini berlangsung singkat atau berkepanjangan,” ujarnya.
Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah membuka opsi impor energi dari berbagai negara sesuai ketersediaan pasokan dan kondisi pasar internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia berpotensi mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kondisi tersebut akan berdampak pada biaya produksi dan daya beli masyarakat.
Pemerintah Andalkan Suplai AS
Melonjaknya harga minyak dunia di tengah memanasnya konflik di Iran, memicu kewaspadaan pemerintah karena berpotensi menekan harga energi dan biaya hidup masyarakat.
Harga minyak Brent sempat melonjak hingga 13 persen ke level 82 dolar AS per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April 2026 naik 7,10 persen menjadi 71,78 dolar AS per barel, dari posisi akhir pekan sebelumnya 67,02 dolar AS.
Airlangga memastikan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Salah satunya dengan mengamankan pasokan dari luar Timur Tengah.
“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan beberapa perusahaan di Amerika, dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain,” katanya.
Perihal opsi impor dari Rusia, Airlangga menyebut pemerintah masih memantau perkembangan pasar. “Kami monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor,” ujarnya.
Ia mengakui, secara teori kenaikan harga minyak mentah akan mendorong kenaikan harga BBM, seperti saat perang Rusia-Ukraina. Namun, kali ini ada tambahan suplai dari Amerika Serikat dan peningkatan kapasitas produksi OPEC yang bisa menjadi penahan. “Otomatis akan naik, sama seperti saat perang Rusia-Ukraina. Tetapi kali ini suplai dari Amerika juga meningkat dan OPEC meningkatkan kapasitasnya,” ucapnya.
Picu Kenaikan Biaya Logistik RI
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran di Timur Tengah berpotensi menambah biaya logistik nasional.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan risiko gangguan pasokan energi di kawasan Teluk, khususnya jalur vital Selat Hormuz, mendorong kenaikan biaya impor minyak dan LPG. Kondisi ini segera tercermin pada ongkos distribusi dalam negeri.
“Secara cepat dirasakan adalah ongkos transportasi laut yang lebih mahal membuat biaya logistik nasional naik, padahal struktur harga barang di Indonesia sangat dipengaruhi biaya distribusi antarpulau,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan risiko keamanan pelayaran juga berpotensi menaikkan premi asuransi dan tarif angkut. Akibatnya, ongkos distribusi antarpulau meningkat dan harga pangan ikut terdorong.
Struktur harga barang di Indonesia yang sangat bergantung pada biaya distribusi, menurut dia, dapat membuat harga bahan pangan, bahan baku industri, hingga barang konsumsi ikut naik meskipun produksi dalam negeri tidak terganggu.
Menurut Rizal, bagi negara yang masih menjadi net importir minyak dan LPG, kenaikan harga energi cepat mendorong inflasi melalui lonjakan ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan. “Inflasi domestik dalam konteks ini bukan disebabkan kelangkaan barang, melainkan mahalnya biaya mengangkut barang ke Indonesia dan mendistribusikannya di dalam negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan industri manufaktur, ritel, penerbangan, dan perdagangan besar biasanya paling cepat terdampak karena margin usaha tergerus. “Pelaku usaha cenderung menunda ekspansi atau mengurangi volume produksi,” kata Rizal.
Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan parah serta menimbulkan korban jiwa sipil.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel serta ke fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Iran melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat tersebut.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Sabtu mengumumkan dimulainya “operasi ofensif paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata Iran” menyusul konfirmasi syahidnya Khamenei.
Iran juga telah menutup Selat Hormuz di tengah situasi memanas di kawasan Timur Tengah pada Sabtu (28/2/2026).
Berkomentarlah dengan bijak, bagi yang memberikan link aktif akan langsung hapus. Terima Kasih