Polemik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim
Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menimbulkan kritik dan polemik di kalangan masyarakat. Mobil tersebut memiliki nilai sebesar Rp 8,5 miliar. Hal ini juga mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengingatkan pemerintah daerah agar menggunakan anggaran secara matang dan sesuai dengan kebutuhan pokok.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut memantau perbincangan publik terkait pengadaan kendaraan mewah untuk orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut. Ia menekankan pentingnya perencanaan belanja daerah yang matang dan proses pengadaan yang transparan. Menurut Budi, sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan area yang rawan korupsi, sehingga diperlukan pengawasan ketat untuk mencegah modus-modus seperti pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, atau downgrade spek.
Budi juga menegaskan bahwa seluruh instansi harus berbelanja berdasarkan asas kebutuhan fungsional. "Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang dibelanjakan atau pengadaannya harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud telah merespons kritik publik terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar tersebut. Menurutnya, mobil tersebut diperlukan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur, mengingat posisi wilayahnya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Rudy menyebut mobilitasnya tinggi dalam menyambut berbagai tamu penting, dan hingga saat ini ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk bertugas.
"Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ungkap Rudy.
Terkait harga dan spesifikasi, Rudy menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Aturan tersebut mengatur batasan kapasitas mesin untuk kendaraan kepala daerah, yakni jenis sedan maksimal 3.000 cc dan jenis jeep maksimal 4.200 cc.
Gaya Berpakaian Istri Gubernur Jadi Sorotan
Selain mobil dinas, gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Sarifah Suraidah, juga menjadi sorotan. Ia sering terlihat memakai pakaian yang dianggap berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Pakaian yang dikenakannya sering kali mencolok, lengkap dengan aksesoris yang menarik perhatian. 
Sarifah akhirnya memberikan tanggapan terkait kritik tersebut melalui unggahan di Instagram story-nya. Ia menulis, "Baju dan gayanya kok berlebihan??" yang dianggap mewakili komentar netizen. Sarifah memilih untuk hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa peduli pada kritik. "Hidup cuma sekali, hidup gak bisa diputar lagi. Lakukan apa yang mau dilakukan," tulisnya.
Ia juga mengunggah cuplikan ceramah soal membalas perlakuan orang, serta menunjukkan sikap memaafkan terhadap orang-orang yang mengejeknya. "Maafkan semua orang, insya Allah," tulisnya.
Tanggapan Tim Ahli tentang Gaya Busana Istri Gubernur
Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, memberikan jawaban terkait kritik terhadap gaya busana Sarifah. Ia meminta agar kritik dari masyarakat tidak menyeret ke wilayah personal. Menurut Sudarno, gaya busana Sarifah sudah seperti itu sejak sebelum suaminya menjadi gubernur.
"Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini," ujarnya. Sudarno menambahkan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak lama. Ia berharap kritik publik lebih diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintah.
Menyangkut tudingan dinasti politik, Sudarno menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama tidak melanggar aturan hukum. "Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak," katanya.
Tanggapi Kritik Soal Mobil
Sudarno juga menanggapi kritik publik soal mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar yang dipakai Rudy Masud. Menurut Sudarno, mobil itu direncanakan untuk menunjang aktivitas gubernur di lapangan sekaligus menerima tamu resmi negara. Mobil hybrid dipilih karena kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata.
"Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah," ujarnya. Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan.
Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan. "Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme," katanya.
Berkomentarlah dengan bijak, bagi yang memberikan link aktif akan langsung hapus. Terima Kasih