Populer Kaltim: Jembatan Mahulu ditabrak lagi hingga kapal Sungai Mahakam tak dapat BBM subsidi

Erfa News - Beberapa artikel mengenai peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Senin (26/1/2026).

Mulai dari insiden Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda, ibukota Provinsi Kaltim yang kembali ditabrak tongkang, Minggu (25/1/2026).

Selanjutnya ada angkutan kapal Sungai Mahakam dari Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar) tidak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sehingga tak bisa berlayar.

Selain itu ada perbaikan jalan rusak Muara Lawa-Bentian Besar di Kabupaten Kubar yang akhirnya dimulai.

Daftar Berita Populer Kaltim

1. Jembatan Mahulu Samarinda Ditabrak Tongkang Lagi, Suara Benturan Nyaring

Jembatan Mahulu kembali ditabrak oleh kapal ponton batubara tepatnya pada Minggu (25/1/2026) pagi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dari informasi yang dihimpun Erfa News, sekitar pukul 06.00 Wita kapal bernama Lambung Tugboat (TB) Marina 1631 dengan menggandeng tongkang BG Marine Power 3306 bermuatan penuh ratusan ton tampak mendekat ke pilar jembatan.

Sampai akhirnya, pilar jembatan di sisi Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di pilar 8 dan 9 terhantam buritan tongkang, serta turut menyentuh fender pelindung Jembatan Mahulu Samarinda.

Posisi tongkang batubara sempat melintang dan masih sandar sebelum ditarik ada dua sampai tiga tugboat tadi dari pilar Jembatan Mahulu.

"Menjauh, di evakuasi ke pinggir,” sebut Teddy (26), warga Loa Buah yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam, berjarak 700 meter dari Jembatan Mahulu kepada Tribun Kaltim.

Pantauan Erfa Newssendiri pada pukul 11.45 Wita, kapal tongkang sudah dilakukan evakuasi dan ditambatkan agak jauh dari jembatan.

Lalu-lintas di atas maupun bawah jembatan Mahulu tampak lengang.

Sesekali truk bertonase besar melintas, namun dengan kecepatan rendah, begitu pula kendaraan roda dua dan empat.

“Kalau kondisi jembatan, katanya mau diperiksa lagi ya sama petugas, karena sudah ada tabrakan juga sebelumnya kan.

Saya waktu kejadian, sedang aktivitas di rumah, tiba suara nyaring itu, Duar, ngiiikk begitu, tertabrak, lalu digeseknya pilar beton itu sama buritan kapal.

Waktu dilihat, ternyata tertabrak lagi jembatan,” jelas Teddy.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Yusliando mengakui telah menekankan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait insiden ini. 

Pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelayaran (KSOP) Samarinda untuk menghentikan sementara alur pelayaran di Sungai Mahakam.

"Kita sudah koordinasi dengan KSOP, penggolongan dihentikan dulu," tegasnya.

Terkait kondisi terkini kapal tugboat dan tongkang, Yusliando berujar bahwa merupakan ranah Sat Polairud Polresta Samarinda serta KSOP untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Lebih tepatnya mereka (KSOP dan Sat Polairud) yang melakukan penyelidikan,” tandasnya.

Simak berita lengkapnya:

• BREAKING NEWS: Jembatan Mahulu Samarinda Ditabrak Tongkang Lagi, Suara Benturan Nyaring >>>
• 3 Kali Jembatan Mahulu Samarinda Ditabrak, Bermula Ada yang Membentur Buoy Pelampung Tambat >>>

2. Fakta Angkutan Sungai Mahakam Lumpuh, tak dapat BBM Subsidi, Harga Sembako di Mahulu Terancam Naik

Transportasi sungai di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya di Sungai Mahakam lumpuh karena tidak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Sejak Jumat (23/1/2026) sedikitnya 28 kapal pengangkut barang dan penumpang di jalur Sungai Mahakam yang melayani rute di tiga kabupaten di Kaltim yakni Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) terpaksa berhenti beroperasi dan hanya sandar di dermaga Pelabuhan Sungai Kunjang, Samarinda. 

Kapal-kapal yang berlayar hingga daerah hulu Sungai Mahakam di Provinsi Kaltim tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran akibat kosongnya stok BBM bersubsidi, yang selama ini menjadi penopang utama operasional transportasi sungai. 

Kondisi ini diperparah oleh belum terbitnya rekomendasi baru dari instansi terkait, yang menjadi syarat pengajuan BBM bagi kapal rakyat.

Pantauan di dermaga menunjukkan sejumlah kapal masih tertambat tanpa kepastian waktu keberangkatan.

Penumpang dan barang, termasuk bahan kebutuhan pokok, tampak menumpuk dan menunggu kejelasan kebijakan pemerintah.

Sekitar 28 kapal dilaporkan berhenti beroperasi, menyebabkan penumpukan penumpang dan barang di dermaga.

Kapal-kapal tersebut selama ini melayani pengangkutan penumpang sekaligus distribusi logistik ke Kukar, Kubar, dan Mahulu, wilayah yang sangat bergantung pada jalur sungai.

"Dampaknya jelas, ada penumpukan penumpang dan barang di dermaga," kata Husaini, pengurus kapal.

Penghentian operasional ini juga memukul mobilitas masyarakat. 

Transportasi sungai selama ini menjadi pilihan utama karena biayanya terjangkau dibandingkan moda transportasi lain.

"Masih banyak masyarakat yang bergantung pada kapal karena ongkosnya murah dan ekonomis," tuturnya.

Salah satu nakhoda kapal, Mahyuni (56), mengatakan ketiadaan BBM membuat kapalnya sama sekali tidak bisa berlayar.

"BBM-nya lagi kosong, kapal tidak bisa berlayar. Untuk saat ini BBM belum tersedia," ujarnya saat ditemui di dermaga pada Sabtu (24/1/2026).

Selain kelangkaan BBM bersubsidi, Mahyuni menyebut selisih harga yang jauh antara BBM subsidi dan non-subsidi menjadi beban berat bagi pengusaha kapal.

"Harga BBM biasanya kami beli Rp 6.800 per liter. Kalau beli di luar, harganya bisa Rp 13.000," ungkapnya.

Menurut dia, dengan biaya operasional yang melonjak tajam, pengusaha kapal tidak lagi sanggup menjalankan pelayaran.

Jika dipaksakan, ongkos angkut akan meningkat dan memberatkan penumpang maupun pedagang.

Fakta BBM Kosong hingga Angkutan Sungai Mahakam Lumpuh

• Harga sembako di pedalaman terancam naik

Lebih jauh, Mahyuni mengkhawatirkan dampak lanjutan terhadap harga sembako di wilayah pedalaman.

Selama ini, kapal-kapal sungai menjadi tulang punggung distribusi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan harian lainnya ke tiga kabupaten tersebut.

"Kalau kapal tidak jalan, kami khawatir harga sembako bisa naik besar-besaran di sana," katanya.

• Harga BBM di Mahulu mulai terdampak

Distribusi barang di Kabupaten Mahakam Ulu kembali menghadapi tantangan serius.

Jika sebelumnya pasokan kebutuhan pokok dan BBM kerap terkendala kondisi pasang surut Sungai Mahakam, kini situasi semakin diperberat dengan adanya surat edaran penghentian sementara operasional kapal angkutan Samarinda–Kubar–Mahulu yang tergabung dalam Orgamu akibat belum diterbitkannya surat rekomendasi BBM, sehingga aktivitas distribusi di wilayah hulu, termasuk Long Bagun, terancam lumpuh.

Kondisi tersebut dirasakan langsung pedagang BBM di Long Bagun Mahakam Ulu, Sadil, yang menjelaskan pengambilan BBM yang biasa melalui jalur sungai saja tidak menentu karena bergantung pada kondisi air sungai apalagi ditambah informasi tentang penghentian sementara operasional kapal angkutan.

Biasanya, jika kondisi memungkinkan, pasokan BBM bisa masuk seminggu sekali menggunakan kapal, namun saat air surut proses distribusi menjadi terhambat.

Sadil menyebutkan kondisi tersebut turut memengaruhi harga jual BBM di tingkat pengecer.

Harga normal BBM berada di kisaran Rp12.000 per liter, namun saat air surut harga dapat naik menjadi Rp13.500 per liter karena BBM harus diambil menggunakan mobil dengan tambahan biaya angkut.

“Kalau normal Rp12.000, sekarang bisa Rp13.500 karena minyaknya diambil pakai mobil,” jelasnya, Sabtu (24/1/2025).

Saat ini, pembelian BBM dibatasi minimal 20 liter per orang.

BBM yang baru tiba tersebut diangkut menggunakan mobil dari wilayah Saroja, tempat yang biasanya menjadi persinggahan kapal barang saat surut.

Untuk sistem pembelian, BBM dari Saroja dihitung per drum dengan harga Rp130.000 per drum.

Sadil juga menjelaskan bahwa harga BBM sangat bergantung pada kondisi air karena proses pengambilan kerap menggunakan kapal.

“Kalau air surut jelas berpengaruh ke harga,” katanya.

Kondisi ini semakin terasa di tengah ramainya pembicaraan masyarakat terkait terganggunya distribusi di wilayah Mahakam Ulu, yang turut menambah beban pedagang dan warga setempat.

• Tak ada kejelasan surat rekomendasi BBM bersubsidi 

Krisis BBM ini juga diungkapkan Husaini Anwar (69), pengurus kapal yang menyebut masalah utama terletak pada berakhirnya masa berlaku surat rekomendasi yang selama ini digunakan untuk memperoleh BBM bersubsidi.

"Rekomendasi kami berakhir tanggal 21 Januari 2025. Perpanjangannya terhambat karena ada aturan baru sehingga Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak lagi berwenang mengeluarkan rekomendasi," ujar Husaini.

Dengan perubahan regulasi tersebut, pengusaha kapal kini diwajibkan mengurus rekomendasi dari sejumlah instansi lain, mulai dari Pusat Pelayaran Rakyat (Pelra), BPH Migas, Pertamina, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB).

Proses ini dinilai rumit dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kapal sungai.

Husaini menjelaskan, spesifikasi kapal sungai yang mereka operasikan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Pelra, yang lebih berorientasi pada pelayaran laut.

"Spek kapal kami yang diminta Pelra itu tidak sesuai. Pelra kan laut, sementara kami ini kapal sungai," jelasnya.

Tak hanya itu, dokumen kapal yang dimiliki pengusaha juga disebut tidak sepenuhnya selaras dengan aturan BPH Migas sehingga pengajuan BBM bersubsidi kerap terkendala di tahap administrasi.

Saat ini, kata Husaini, komunikasi intensif terus dilakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Sejumlah rapat telah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dishub Kota Samarinda, Pertamina, SPBB, serta pengurus Organda, guna mencari jalan keluar.

"Harapan kami sebagai pengusaha tentu ada solusi. Kalau tidak ada solusi, angkutan ini akan terhenti total karena kami tidak mendapatkan BBM," katanya.

• BPH Migas tak hadir rapat, Gubernur Kaltim koordinasi langsung

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud turun tangan menindaklanjuti keluhan Organisasi Angkutan Mahakam Ulu (Orgamu) terkait krisis pasokan BBM subsidi bagi kapal angkutan sungai. 

Rudy Masud merespons laporan tersebut dengan berkoordinasi langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Sudah ditindak lanjuti langsung kepada kepala BPH Migas" ujar orang nomor satu di Benua Etam itu kepada Erfa News, melalui pesan WhatsApp, Sabtu (24/1/2026).

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim Ahmad Maslihuddin menjelaskan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan setelah menerima surat dari Orgamu pada Kamis (22/1/2026).

Sebelumnya, pertemuan tersebut berlangsung Jumat (23/1/2026) dengan mengundang sejumlah instansi terkait, termasuk KSOP Samarinda, Dishub Kota Samarinda, BPH Migas, perwakilan PELRA, serta Orgamu.

Namun dalam pertemuan itu, perwakilan BPH Migas tidak hadir.

"BPH Migas tidak hadir, akhirnya pak Kadishub lapor pak Gubernur.

Alhamdulillah dihubungi langsung pimpinan BPH Migas, dan mereka setuju dilanjutkan pemberian bbm subsidi untuk angkutan sungai," jelas Masli melalui pesan WhatsApp kepada Erfa News, Sabtu (24/1/2026).

Ia menerangkan kewenangan penerbitan rekomendasi BBM untuk kapal motor tempel berada di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dishub Provinsi dalam hal ini, kata Masli, berperan memfasilitasi penyelesaian persoalan lintas instansi agar operasional transportasi sungai tidak terhenti.

Selain itu, dia juga memaparkan persoalan utama muncul akibat ketentuan dari BPH Migas terkait mekanisme pemberian subsidi BBM.

"Ada surat BPH Migas yag menyatakan bahwa pemberian subsidi BBM harus melalui rekomendasi asosiasi baru dilayani, tidak orang per orang untuk kapal dengan mesin pendam," jelasnya.

Kebijakan tersebut diikuti Dishub Kota Samarinda yang menghentikan sementara penerbitan rekomendasi, sehingga pasokan BBM bagi kapal rakyat tersendat.

Untuk itu, ia berharap Dishub Kota Samarinda kembali membuka penerbitan rekomendasi agar distribusi subsidi dapat berjalan normal.

"Seyogyanya Dishub kota Samarinda dapat menerbitkan rekomendasi," katanya.

• Buruh tak dapat penghasilan

Penghentian operasional kapal akibat carut-marut aturan BBM subsidi antara BPH Migas dan asosiasi kapal seolah menjadi hantaman keras bagi Syahrudin, buruh di Pelabuhan Sungai Kunjang, Samarinda.

Ia mengaku harus memutar otak untuk memberi pengertian kepada keluarga kecilnya bila pulang rumah.

"Keluarga di rumah, kita beri pengertian yang lebih lah. Kita sampaikan bahwa risiko pekerjaan kita memang begini.

Tapi saya percaya, selain rezeki saya, ada rezeki istri dan anak-anak saya. Itu motivasi saya," ucapnya.

Meski aksi mogok ini baru dimulai, bayang-bayang masa depan yang suram mulai menghantui jika masalah ini berlarut-larut.

Bagi buruh kasar sepertinya, tidak bekerja sehari berarti kehilangan jaminan makan untuk esok hari.

Syahrudin dan kawan-kawannya tak mengerti rumitnya aturan KBLI atau perbedaan antara mesin tempel dan mesin pendam yang kini sedang diperdebatkan di meja birokrasi.

Harapannya sederhana, sesederhana keinginannya untuk kembali memanggul barang di pundaknya.

Saat ini, Syahrudin hanya bisa duduk termenung di tepi dermaga, menanti kabar baik dari rapat-rapat pemerintah yang tak kunjung menemui titik temu. 

Bagi buruh pelabuhan ini setiap jam yang terbuang dalam perdebatan regulasi adalah jam-jam di mana anak-anaknya kehilangan harapan akan susu dan biaya sekolah yang layak.

"Harapan saya sama seperti teman-teman yang lain. Bisa kembali seperti semula, aktivitas lancar lagi. Semoga masalah BBM ini segera terealisasi oleh pihak-pihak terkait," pungkasnya.

Simak berita lengkapnya:

• 5 Fakta Angkutan Sungai Mahakam Lumpuh, tak dapat BBM Subsidi, Harga Sembako di Mahulu Terancam Naik >>>
• Sengkarut Regulasi BBM Kapal Sungai Mahakam, Pelra Sebut Aturan Salah Kamar >>>

3. Jalan Rusak Muara Lawa–Bentian Besar Mulai Diperbaiki 2026, APBN Kucurkan Rp183 Miliar

Perbaikan jalan Muara Lawa–Bentian Besar akhirnya mulai direalisasikan pada 2026 setelah bertahun-tahun dikeluhkan warga.

Ruas jalan nasional Muara Lawa–Bentian Besar di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, dipastikan akan mulai ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp183 miliar.

Kabar ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kecamatan Bentian Besar yang selama ini harus menghadapi kondisi jalan rusak parah, berlumpur saat musim hujan, dan berdebu tebal ketika kemarau.

Jalan ini merupakan jalur lintas provinsi yang sangat vital, menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah melalui jalur darat. Selama bertahun-tahun, kondisi ruas tersebut dikeluhkan warga karena kerusakan yang semakin parah.

Lubang menganga hampir di sepanjang jalan, genangan lumpur di sejumlah titik, hingga debu tebal saat kemarau kerap memicu kecelakaan lalu lintas dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Belum lagi truk-truk pengangkut buah sawit atau CPO yang kerap lalu-lalang.

Pemantauan Lapangan

Minggu (25/1/2026), Erfa Newsmelakukan pemantauan di ruas jalam tersebut. Nampak terlihat sejumlah alat berat milik prusahaan milaj bekerja. Menutup lubang di jalan dan melakukan perbaikkan. Nampak pekerja jalan melakukan aktifitas pembetulan badan jalan.

Lalu Syamsul Wathoni, Kabag Teknik PT Bumi Karsa, ditemui siang tadi mengatakan Proyek peningkatan jalan ini akan dikerjakan oleh PT Bumi Karsa, dimulai dari Simpang Kalteng hingga STA 40 atau sepanjang kurang lebih 40 kilometer. Pengerjaan dilakukan secara bertahap. Di mana tahun ini, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 183 miliar.

Metode pengerjaan jalan, dilakukan tidak seragam, menyesuaikan kondisi jalan. Di beberapa titik dilakukan pengaspalan, sebagian menggunakan cor beton (rigid), sementara ruas lainnya masih dalam tahap pengerasan hingga agregat, menyesuaikan kondisi tanah dan tingkat kerusakan jalan.

Selain peningkatan jalan, proyek ini juga masuk dalam program preservasi jalan nasional yang berlanjut hingga tahun berjalan.

Untuk mendukung pengerjaan, AMP (Asphalt Mixing Plant) dan batching plant juga akan disiapkan di lokasi.

Namun demikian, pengerjaan di lapangan tidak lepas dari sejumlah kendala.

Curah hujan tinggi serta aktivitas kendaraan berat, khususnya mobil pengangkut crude palm oil (CPO), kerap mempercepat kerusakan jalan.

Disebutkan ada beberapa titik ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Di antaranya di Kilometer 7, Kilometer 11 atau di daerah Gunung Odang, Kilometer 12 dan di daerah pancuran atau Kilometer 13.

Sebagai langkah antisipasi, pihak terkait berencana memasang rambu lalu lintas dan pembatasan tonase kendaraan, dengan batas maksimal 8 ton untuk kendaraan yang melintas, demi menjaga kualitas jalan agar lebih awet.

Simak berita lengkapnya:

• Jalan Rusak Muara Lawa–Bentian Besar Mulai Diperbaiki 2026, APBN Kucurkan Rp183 Miliar >>>

Demikian informasi berita-berita terpopuler di Kaltim dalam 24 jam terakhir.

(Erfa News/Mohammad Fairoussaniy/Raynaldi Paskalis/Gregorius Agung Salmon/Desy Filana/Febriawan)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.